Lowongan Kerja Non CPNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)

Share
Ujian CPNS akan diselenggarakan dengan cara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Apakah Anda sudah mengenal bagaimana itu ujian CAT CPNS..?
Anda bisa wajib mempelajari untuk persiapan ujian CPNS nanti. Info lengkapnya :
Klik Disini >>

Lowongan Kerja Non CPNS LKPP lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pengumuman Rekrutmen Tenaga Tidak Tetap (Non Pns)

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas unit kerja Direktorat Pengembangan Profesi  pada Tahun Anggaran 2015 dengan ini kami membuka rekrutmen tenaga tidak tetap (Non PNS), dengan materi sebagai berikut:

NO

POSISI

KUALIFIKASI

URAIAN PEKERJAAN

1

Staff Pendukung1 orang
  1. Pria/ Wanita
  2. Usia Min. 20 Tahun Maks. 35 Tahun
  3. Fresh Graduate/ Pengalaman Min. 1 Tahun (Diutamakan)
  4. Pendidikan Min. D.3
  5. IPK. Min. 2.75
  6. Menguasai Ms. Office
  7. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
  8. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
  1. Mendukung pelaksanaan kegiatan pada unit kerja.
  2. Membantu pengelolaan administrasi keuangan pada setiap kegiatan/ aktivitas pada unit kerja.
  3. Melakukan pencatatan pada pengelolaan kas sederhana.
  4. Melaksanakan pekerjaan administrasi lainnya.

 

Tata cara pengiriman dokumen lamaran:

  1. Dokumen lamaran terdiri dari Surat Lamaran, CV, Foto (3×4 berwarna), Ijazah, Transkrip Nilai dan Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan.
  2. Lamaran dikirimkan melalui email yohana.philips@lkpp.go.id atau cory.carolinah@lkpp.go.id dengan subject “Lamaran: Staf Pendukung D.III.1” paling lambat tanggal 24 April 2015.
  3. Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi.
  4. Pelamar yang diterima harus siap bekerja mulai Mei 2015.

Sumber Lowongan

Company Profile

Riwayat singkat daril Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berwal  pada tahun 2005 dengan dibentuknya sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan serta regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan tujuan memberikan bimbingan teknis maupun advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui tekad serta semangat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik diamasa depan, muncul harapan agar proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dijalankan secara lebih efektif serta efisien dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang transparan, terbuka,sehat juga adil bagi semua pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan itikad baik tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek regulasi maupun prosedur yang jelas, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, kelembagaan yang sehat, sumber daya manusia yang handal, serta penanganan permasalahan hukum yang memprioritaskan azas keadilan. Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan teruama dalam merumuskan perencanaan serta pengembangan strategi, sekaligus penentuan kebijakan dan aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Seiring dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan, maupun Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina,  dengan memposisikan LKPP sebagai bagian dari masyarakat global.

Sebagai wujud Implementasinya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan serta sasaran strategis, LKPP memiliki tanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti yang telah dimandatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Tugas pokok LLPP yaitu melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sedangkankan fungsi LKPP meliputi:

  • Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
  • Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement).
    Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar
  • prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
  • Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.
Share