Lowongan LKPP lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah – Non CPNS

Share
Ujian CPNS akan diselenggarakan dengan cara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Apakah Anda sudah mengenal bagaimana itu ujian CAT CPNS..?
Anda bisa wajib mempelajari untuk persiapan ujian CPNS nanti. Info lengkapnya :
Klik Disini >>

Lowongan Kerja Non CPNS LKPP lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Posisi : Programmer

Persyaratan :

  1. Minimum Sarjana (S1) jurusan Teknik Infomatics atau Sistem Informasi.
  2. Menguasai bahasa pemrograman.

Posisi : Staf Pendukung

Persyaratan :

  1. Minimum Sarjana (S1) di semua disiplin ilmu.
  2. Mampu bekerja dalam tim.
  3. Pengetahuan operasi dari Microsoft Office.

Lowongan ditutup tanggal 14 Maret 2015. Adapun syarat administrasi yang harus dikirimkan sebagai berikut:

  • Surat Lamaran
  • Curriculum Vitae/Resume
    (Catatan: Bagi Tenaga Ahli Aplikasi agar menyertakan uraian pengalaman pekerjaan/proyek baik yang pernah ditangani baik di lingkup swasta maupun Pemerintah)
  • Foto 4×6 berwarna
  • Salinan Ijasah yang telah dilegalisir
  • Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
  • Salinan Sertifikat yang dapat menunjang pelaksanaan tugas

Syarat administrasi tersebut mohon untuk dapat dikirimkan ke email: mustika.rosap@gmail.com ataumustika.rosalina@lkpp.go.id paling lambat Hari Jum’at, Tanggal 13 Maret 2015.
Sumber Lowongan

Company Profile

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan serta regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan tujuan memberikan bimbingan teknis maupun advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui tekad serta semangat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik diamasa depan, muncul harapan agar proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dijalankan secara lebih efektif serta efisien dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang transparan, terbuka,sehat juga adil bagi semua pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan itikad baik tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek regulasi maupun prosedur yang jelas, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, kelembagaan yang sehat, sumber daya manusia yang handal, serta penanganan permasalahan hukum yang memprioritaskan azas keadilan. Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan teruama dalam merumuskan perencanaan serta pengembangan strategi, sekaligus penentuan kebijakan dan aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Seiring dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan, maupun Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina,  dengan memposisikan LKPP sebagai bagian dari masyarakat global.

Share